Ternate – Di tengah riuh rendah dukungan masyarakat Kota Ternate, Maluku Utara yang menyatu meramaikan gelaran Piala Dunia 2026, mulai dari fase grup hingga laga puncak, muncul pesan kritis yang menyela kegembiraan itu. Ketika laga final antara Argentina melawan Spanyol berlangsung, tepat di kawasan Benteng Oranje, Taman Film Kota Ternate, terpampang jelas spanduk bertuliskan: “TOLAK PEMINJAMAN 1 TRILIUN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA”.
Pemandangan ini seketika menyita perhatian ribuan warga yang berkumpul menyaksikan pertandingan. Di bawah bayang-bayang bangunan peninggalan VOC yang berdiri kokoh di Jalan Revolusi itu, pesan sederhana namun tegas ini membuktikan: seberapa pun riuhnya perayaan, masyarakat Maluku Utara tidak pernah lengah dalam mengawal setiap kebijakan yang menyangkut hak dan masa depan mereka.
Gerakan ini merupakan pernyataan kritis rakyat yang ditujukan kepada 45 anggota DPRD Maluku Utara, selaku wakil resmi ratusan ribu warga Moloku Kie Raha di lembaga legislatif. Masyarakat mendesak para wakil rakyat untuk bersatu padu menolak rencana Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang berniat mengajukan pinjaman sebesar Rp1 triliun kepada salah satu bank daerah yang berkedudukan di ibu kota negara.
Aksi Damai di Tengah Pesta Bola.
Dini hari saat laga puncak berlangsung, puluhan ribu warga memadati Taman Film di kawasan Benteng Oranje. Sorak sorai penonton pecah menyambut setiap aksi pemain di lapangan hijau. Namun di tengah kegembiraan itu, muncul suara yang jauh lebih mendalam: penolakan tegas terhadap rencana utang daerah yang dianggap belum memiliki kejelasan mendasar.
Pembentangan spanduk dilakukan secara damai, tertib, dan tanpa keributan. Hanya selembar kain berisi pesan rakyat yang menjadi peringatan keras di tengah pesta olahraga. Bagi warga, kegiatan nonton bersama bukan sekadar hiburan semata, melainkan ruang publik terbesar yang dimiliki Kota Ternate saat ini – tempat di mana suara rakyat berhak didengar tanpa dibungkam.
Penolakan Bukan Anti-Pembangunan, Tapi Menuntut Keterbukaan.
Para pelaku aksi menegaskan, mereka sama sekali tidak menolak pembangunan. Yang mereka tolak adalah cara dan proses yang tertutup.
“Setiap kebijakan yang berpotensi membebani keuangan daerah harus disampaikan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Jelaskan kepada kami: untuk apa dana itu digunakan, proyek apa yang akan dibiayai, apa manfaat nyata bagi rakyat, serta dampak jangka panjangnya bagi daerah ini,” ujar salah satu warga yang terlibat aksi.
Masyarakat sudah muak dengan pola kebijakan yang tiba-tiba muncul di meja Badan Anggaran DPRD tanpa sosialisasi yang layak. Padahal, beban yang harus ditanggung sangat nyata: cicilan pinjaman ini diperkirakan mencapai Rp400 hingga Rp500 miliar per tahun selama empat tahun ke depan. Itu adalah uang rakyat Maluku Utara yang seharusnya dikelola dengan penuh kehati-hatian.
Ironi di Satu Tempat yang Sama.
Terdapat ironi yang mencolok dalam peristiwa ini. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bangga karena Taman Film ditetapkan sebagai salah satu “Kampung Piala Dunia” yang bahkan mendapat sorotan lembaga sepak bola dunia, FIFA. Namun di lokasi yang sama, rakyat justru mengingatkan: jangan gadaikan masa depan daerah demi rencana yang belum jelas tujuannya.
Hingga saat ini, jawaban yang diberikan pihak Pemprov masih bersifat umum, hanya menyatakan bahwa rencana tersebut “telah sesuai prosedur”. Padahal, kepatuhan pada prosedur tanpa disertai transparansi yang sejati sama artinya dengan melegalkan utang yang diputuskan secara diam-diam.
Pesan Tegas dari Rakyat.
Pembentangan spanduk di tengah keramaian penonton ini adalah sinyal keras bagi penyelenggara negara. Masyarakat Maluku Utara boleh tertawa dan bersorak merayakan kemenangan olahraga, namun mereka tidak pernah melupakan tugasnya mengawal anggaran daerah. Mereka akan menolak tegas jika pinjaman tersebut hanya akan menguntungkan segelintir pihak saja.
Pemerintah berhak menyelenggarakan perayaan besar. Namun rakyat memiliki hak yang lebih tinggi untuk bertanya di tengah perayaan itu. Dan pertanyaan utama yang dilontarkan warga saat ini sederhana:
“Gubernur Sherly, maukah Anda berdiri di hadapan puluhan ribu warga yang hadir malam ini, dan menjelaskan secara terbuka untuk apa sebenarnya dana Rp1 triliun itu akan digunakan?”
Jika tidak ada penjelasan yang memuaskan, maka spanduk yang terpasang di Benteng Oranje malam ini hanyalah awal dari perlawanan rakyat yang sesungguhnya.
Tinggalkan Balasan