Ternate – Institut Kata Rakyat (IKR) Maluku Utara menggelar unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, Kamis (24/9/2026). Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat.
Koordinator aksi, Ikhy, dalam orasinya meminta seluruh 30 anggota DPRD Kota Ternate segera menghentikan polemik internal yang belakangan memanas. Menurutnya, kepentingan rakyat jauh lebih utama dibandingkan kegaduhan di tubuh lembaga perwakilan, yang pada akhirnya menghambat penyaluran aspirasi masyarakat.
“Kami mengingatkan kepada 30 anggota DPRD Kota Ternate, khususnya Saudari Nurjaya Ibrahim, bahwa kalian dipilih untuk mewakili suara ratusan ribu warga, bukan menghebohkan publik dengan perselisihan pribadi,” tegas Ikhy.
Selain mengingatkan soal persatuan lembaga, massa aksi juga menyampaikan enam tuntutan pokok yang wajib ditindaklanjuti DPRD Kota Ternate:
1. Pengelolaan dan penanganan persoalan persampahan di seluruh wilayah Kota Ternate;
2. Penertiban parkir liar yang memakan ruang-ruang terbuka dan jalan umum;
3. Perbaikan data serta penyaluran bantuan bagi petani agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih;
4. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial dan validasi data kemiskinan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak tertinggal;
5. Mengatasi kelangkaan BBM, khususnya BBM bersubsidi, yang kini dirasakan warga;
6. Mendesak Pemerintah Kota Ternate segera mengoptimalkan fungsi dan manfaat Plaza Gamalama.
“Jika enam poin ini tidak mampu kalian kerjakan, maka masyarakat berhak mempertanyakan keberadaan kalian. Di mana 30 anggota DPRD? Di mana Nurjaya Ibrahim, yang namanya justru lebih sering tampil di media sosial ketimbang memperjuangkan rakyat?” pungkas Ikhy.
Tanggapan Pimpinan DPRD Kota Ternate
Menerima perwakilan massa aksi, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, menyatakan pihaknya serius mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Sebagai wakil rakyat yang diberi kepercayaan, kami akan berupaya sebaik mungkin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Enam poin tuntutan ini akan menjadi perhatian utama kami,” ujar Amin.
Ia mengakui adanya dinamika internal, namun menegaskan 29 anggota lainnya memilih fokus melayani rakyat, bukan terjebak perselisihan yang tidak bermanfaat.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, menyampaikan kekecewaannya atas polemik yang dibangun salah satu oknum anggota yang juga merupakan kader partainya.
“Saya sangat menyesali hal ini. Perselisihan ini justru menguras energi kami melayani rakyat. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan aparat yang menanganinya sesuai aturan yang berlaku. Kami siap dimintai keterangan kapan saja, namun jangan memancing keributan lewat media sosial yang hanya melahirkan fitnah di tengah masyarakat,” tandas Jamian.
Tinggalkan Balasan