Gaji anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia tahun 2026 mencapai Rp76,5 juta per orang setiap bulan. Jika dikalikan dengan 26 orang yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober lalu, maka setiap bulan negara harus mengeluarkan Rp1,989 miliar, hanya untuk memberi penghasilan kepada sekelompok orang yang seakan tak pernah merasakan betapa perihnya hati orang tua saat melihat anak-anaknya jatuh sakit akibat mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hampir dua miliar rupiah kas negara dikuras setiap bulan untuk membayar 26 orang, yang tugasnya konon hanya memberi masukan kepada satu orang Presiden. Namun ketika publik bertanya apa saran yang diberikan, jawabannya selalu sama: rahasia. Di saat yang sama, ribuan guru honorer hanya digaji Rp300 ribu sebulan, namun ditugaskan mencerdaskan ratusan bahkan ribuan anak bangsa, mendidik beragam karakter, demi memenuhi amanat konstitusi.
Fakta ini membuka tabir ketidakadilan yang tersembunyi selama bertahun-tahun: di negeri ini, kepala negara justru tampak lebih sulit dinasihati daripada anak sekolah. Bahkan lebih bandel dari siswa SD, karena untuk mengarahkan satu orang ini saja, dibutuhkan 26 penasihat bergaji puluhan juta rupiah masing-masing.
Padahal, jika Rp1,989 miliar itu dialihkan, setidaknya 6.630 guru honorer bisa menerima penghasilan layak. Atau, dana itu mampu menjamin asupan gizi yang benar-benar aman bagi ribuan anak di seluruh pelosok negeri, sehingga tak ada lagi orang tua yang gemetar memeluk anaknya yang lemah di ruang perawatan.
Belum selesai di sana. Dalam setahun, anggaran untuk “menasihati satu orang” ini membengkak menjadi Rp23,8 miliar, angka yang setara dengan biaya ratusan sumur air bersih, pembangunan sekolah di daerah tertinggal, maupun peningkatan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Ironisnya, tak ada laporan publik, tak ada transparansi, tak ada pertanggungjawaban atas masukan yang disampaikan.
Maka wajar jika rakyat bertanya: lembaga ini melayani siapa sebenarnya? Rakyat yang memilihnya, atau hanya satu orang di kursi tertinggi?
Siswa SD saja diajarkan: setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan, hak berjalan beriringan dengan kewajiban. Namun di sini justru sebaliknya kewajiban tak terlihat, hak diterima utuh setiap bulan tanpa kurang satu rupiah pun.
Di sekolah dasar, murid yang melanggar ditegur, lalu meminta maaf dan berjanji memperbaiki diri. Itulah tata krama yang diajarkan. Namun di istana negara, seolah-olah aturan itu tak berlaku. Semakin banyak penasihat bergaji mahal, semakin tertutup keputusan, semakin jauh suara rakyat didengar.
Rakyat bukan menolak adanya penasihat bagi pemimpin. Rakyat menolak pemborosan yang tak berkeadilan. Rakyat menuntut satu hal sederhana: setiap rupiah yang diambil dari keringat rakyat harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Bukan menjadi tumpukan gaji bagi puluhan orang yang duduk tenang, sementara jutaan anak belum makan layak dan ribuan pendidik belum sejahtera.
Sampai kapan kita membiarkan ini terus berlangsung? Sampai kapan negara lebih mendengarkan suara orang-orang yang berkuasa, daripada tangisan anak-anak yang sedang tumbuh? Jika siswa sekolah dasar pun diajarkan untuk jujur dan bertanggung jawab, mengapa pemimpin tertinggi negeri ini justru sebaliknya?
Tinggalkan Balasan