Oleh: Ketua bidang perguruan Tinggi kemahasiswaan kepemudaan HMI Cabang Ternate.
Baru-baru ini, publik di Maluku Utara dikejutkan oleh pernyataan kontroversial Bupati Halmahera Barat (Halbar) terkait proyek eksplorasi panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di kawasan Telaga Rano. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menilai pernyataan orang nomor satu di Halbar tersebut bukan sekadar keliru, melainkan menunjukkan kedangkalan berpikir dalam melihat keresahan nyata masyarakat adat dan lokal.
Ironi di Balik Proyek Strategis
Di saat pemerintah daerah sibuk mempromosikan investasi sebagai “kunci kesejahteraan”, masyarakat di lingkaran Telaga Rano justru dihantui kecemasan. Bagi warga setempat, Telaga Rano bukan sekadar titik koordinat dalam peta investasi; ia adalah sumber kehidupan, identitas budaya, dan penopang ekosistem yang rapuh.
Kehadiran PT Ormat Geothermal yang dipaksakan masuk ke wilayah tersebut dianggap sebagai ancaman langsung terhadap:
1. Keamanan Lingkungan: Risiko penurunan kualitas air dan potensi gangguan seismik akibat aktivitas pengeboran geothermal.
2. Ruang Hidup: Hilangnya akses masyarakat terhadap lahan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi.
3. Kearifan Lokal: Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan secara substansial dalam pengambilan keputusan.
Kami menyampaikan kepada Pemimpin Harusnya Menjadi Pelindung.
Kami menyoroti bahwa Bupati Halbar seakan menutup mata terhadap penolakan masif yang terjadi. Pernyataan bupati yang cenderung meremehkan dampak lingkungan dan sosial dianggap sebagai bentuk keberpihakan yang lebih condong kepada korporasi ketimbang rakyatnya sendiri.
“Seorang pemimpin seharusnya menjadi jembatan aspirasi, bukan juru bicara perusahaan. Menganggap penolakan warga sebagai angin lalu adalah bentuk penghinaan terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat atas tanahnya,” tegas salah satu fungsionaris HMI.
Fakta di Lapangan: Penolakan yang Belum Padam
Hingga saat ini, gelombang protes dari warga Telaga Rano terus bergulir. Fakta menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan maupun pemerintah daerah seringkali bersifat searah dan tidak menyentuh akar permasalahan yang dikhawatirkan warga.
Masyarakat tetap konsisten pada satu sikap: Menolak PT Ormat Geothermal. Ketakutan akan kerusakan ekosistem danau yang menjadi ikon daerah tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat rekam jejak beberapa proyek geothermal di wilayah lain yang kerap meninggalkan residu konflik sosial dan kerusakan alam.
Bupati halbar Butuh Dialog, Bukan Intimidasi Narasi
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat harus berhenti mengeluarkan narasi-narasi dangkal yang menyudutkan masyarakat. Pembangunan tidak boleh dibayar dengan air mata warga atau kerusakan alam yang permanen.
Jika Bupati Halbar tetap bersikeras melanjutkan proyek ini tanpa restu tulus dari masyarakat Telaga Rano, maka sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana kekuasaan lebih memilih “uap panas” bumi dibandingkan “suara dingin” rakyatnya sendiri.
Tinggalkan Balasan