TERNATE – Proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2026 menuai kecaman keras dari berbagai kalangan, tidak terkecuali Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate.
Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Ternate, Yusril J. Todoku, kepada media ini Senin (26/1), menyampaikan bahwa proses seleksi tersebut terindikasi kuat hanya menjadi formalitas demi meloloskan nama-nama tertentu.
“Kami menduga dalam proses seleksi PPHI wilayah Malut tahun ini syarat dengan kepentingan sehingga Panitia Seleksi (Pansel), diduga kuat mengabaikan prinsip transparansi dan hasilnya sejumlah peserta kompeten pun dinyatakan gugur dalam seleksi tersebut,” pungkas Yusril.
Lanjut, Yusril, dalam hal seleksi PPHI ini kami melihat ada kejanggalan besar, dimana peserta yang memiliki sertifikasi kompetensi nasional, fasih bahasa asing, dan rekam jejak mumpuni di bidang haji justru tereliminasi.
“Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, standar apa yang sebenarnya digunakan oleh Pansel PPHI Kementrian Haji dan Umroh Malut?,” ungkap Yusril, dengan nada bertanya.
Yusril, menjelaskan beberapa poin krusial yang menjadi dasar keberatan atas hasil seleksi tersebut yakni, ketidakjelasan indikator nilai dan tidak adanya keterbukaan mengenai bobot antara nilai Computer Assisted Test (CAT) dan tes wawancara.
Selain itu lanjut, Yusril, pengalaman dan sertifikat keahlian peserta seolah dianggap tidak bernilai di mata tim penguji. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi kuat di tengah masyarakat mengenai fenomena “peserta titipan” yang memiliki kedekatan dengan pemegang kebijakan.
“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang lolos, asalkan mereka memang layak. Namun, ketika profesionalitas dikalahkan oleh kepentingan tertentu, ini jelas mencederai integritas institusi Kemenhaj,” ujar Yusril.
Menurut, Yusril, dampak dari seleksi yang dianggap asal-asalan ini dikhawatirkan akan dirasakan langsung oleh jemaah haji asal Malut, pada menjalankan ibadah haji di ranah suci nantinya.
Ia juga menegaskan bahwa minimnya petugas yang benar-benar menguasai regulasi dan teknis lapangan berisiko ini dapat menyebabkan kendala koordinasi, serta penanganan kondisi darurat bagi jemaah haji nantinya.
“Atas dasar tersebut, secara kelembagaan HMI Cabang Ternate mendesak agar hasil seleksi ini segera dievaluasi. Kami juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap hasil seleksi PPIH Malut. Jika ditemukan bukti adanya maladministrasi atau kecurangan, proses ini harus dianulir demi menjaga kualitas pelayanan bagi tamu Allah,” tegas Yusril
Tinggalkan Balasan