Daruba – Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Morotai menjadwalkan peninjauan lapangan, guna memantau langsung kondisi nelayan di Kecamatan Morotai Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan sarana pendukung dan distribusi logistik bagi para pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut.
Kepada media ini Jum’at (30/1), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai dari Partai PAN, Moh. Akbar Mangoda, menyampaikan bahwa rencana pemantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Morotai Timur, ini akan menjadi salah satu fokus utama pihaknya.
“Kemungkinan Selasa besok kami dari Komisi II sudah turun ke lokasi SPBN untuk monitor, guna memastikan kondisi nelayan yang ada di Morotai Timur saat ini,” pungkas Akbar.
​Selain memantau SPBN, lanjut Akbar, Komisi II juga berencana melakukan verifikasi lokasi di Morotai Selatan Barat dan Morotai Selatan pada Senin mendatang. Agenda ini bertujuan untuk mengidentifikasi desa-desa yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Program Kampung nelayan tahun 2026.
Akbar, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi KNN ini, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengunjungi empat desa yang telah diusulkan sebelumnya guna mengecek sejauh mana kesiapan infrastruktur di lapangan.
“Kami akan berkunjung ke Desa Wayabula, Cucumare, Tiley, dan Desa Juanga untuk memastikan kesiapannya sebagai kampung nelayan,” ujar Akbar.
​Menurut Akbar, pengembangan sektor perikanan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia membeberkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan dasar masyarakat nelayan secara mandiri.
“Sektor perikanan adalah penyumbang PAD terbesar bagi Morotai. Namun, jika berharap pada kemampuan fiskal daerah, kemungkinan besar tidak akan mampu. Oleh karena itu, kuota program dari pemerintah pusat harus kita kejar karena fasilitasnya lengkap, mulai dari pembangunan SPBN hingga Cold Storage,” beber Akbar.
Ketua DPD PAN Pulau Morotai ini pun mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih proaktif mengidentifikasi desa yang mayoritas penduduknya (di atas 80 persen) bergerak di sektor perikanan agar segera diusulkan dalam program pusat.
“​Terkait kendala di lapangan, Komisi II dalam waktu dekat akan memanggil instansi terkait untuk mencari solusi strategis,” tegas Akbar.
Akbar, menekankan bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan nelayan maka ada 3 poin krusial yang harus segera diselesaikan oleh Dinas Perikanan. 3 poin tersebut di antaranya yakni:
1. ​Penyelesaian Kartu Kusuka:
Mendesak percepatan pendataan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan bagi pengusaha dan nelayan.
2. ​Pengawasan BBM Subsidi:
Meminta pembentukan tim pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
3. ​Keamanan Perairan:
Mendorong DKP Provinsi Maluku Utara membentuk unit kerja pengawasan khusus di perairan laut Morotai guna menjaga kelangsungan hidup nelayan jangka panjang.
“Olehnya itu apa pun permasalahan yang kami temui di lapangan nanti, kami minta Dinas terkait segera memastikan langkah strategis untuk menyelesaikannya,” tutup Akbar.
Tinggalkan Balasan