Labuha – Warga putra daerah Gane‑Barat Mukaram mendesak aparat penegak hukum memverifikasi status hukum sumber material yang digunakan dalam pembangunan tanggul Sungai Desa Gumira, sekaligus meminta penghentian sementara pekerjaan proyek hingga asal‑usul material dan kinerja kontraktor dievaluasi secara menyeluruh.
Proyek tanggul yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini dikerjakan oleh CV Hijra Bangun Utama. Menurut penelusuran Mukaram, material berupa batu, tanah urug, dan kerikil yang digunakan diduga berasal dari aktivitas galian di wilayah Desa Gumira yang berbatasan langsung dengan Desa Posi‑Posi. Aktivitas pengambilan material tersebut diduga belum memiliki izin resmi dari instansi berwenang maupun pemerintah daerah.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jika benar aktivitas tersebut tidak memiliki izin, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas Mukaram.
Ia meminta Polres Halmahera Selatan melalui Polsek Gane Barat segera menelusuri dugaan galian tersebut, serta mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait dugaan pertambangan tanpa izin beserta keterkaitannya dengan penggunaan material pada proyek pemerintah itu.
Bagi Mukaram, isu ini bukan hanya masalah perizinan semata. Aktivitas galian yang tidak teratur berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan warga sekitar, terutama saat turun hujan deras. Ia mengkhawatirkan pembangunan tanggul yang seharusnya berfungsi mengurangi risiko banjir justru menimbulkan bencana baru jika bahan konstruksi berasal dari penggalian yang melanggar aturan lingkungan dan hukum.
Dalam penelusurannya, ditemukan dugaan aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di lokasi tersebut. Mukaram meminta instansi berwenang memeriksa kelengkapan dokumen perizinan pertambangan dan lingkungan, serta kesesuaian lokasi kegiatan dengan peraturan yang berlaku.
Pemeriksaan itu harus merujuk pada Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang‑Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024‑2043.
Lebih lanjut, Mukaram mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara membuka informasi perkembangan penanganan dugaan galian C di sejumlah kabupaten/kota, khususnya yang terkait dengan proyek tanggul Desa Gumira. Ia menilai keterbukaan informasi sumber material sangat penting, mengingat proyek ini menggunakan anggaran publik sehingga seluruh proses pengadaan bahan harus berasal dari kegiatan yang sah dan ramah lingkungan.
“Penegakan hukum bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai peraturan perundang‑undangan,” pungkas Mukaram.
Tinggalkan Balasan