Ternate – LSM Halmahera Corruption Watch (HCW) Maluku Utara menyoroti tunggakan uang jasa tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang belum dibayar selama sebelas bulan. Lembaga ini mendesak Gubernur Sherly Tjoanda Laos segera mengeluarkan rekomendasi pembayaran insentif tersebut.
Sekretaris Eksekutif HCW Malut, Sadam Dj. Saban, S.H., dalam pernyataan resmi Senin (9‑11‑2026) menyampaikan desakan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Gubernur segera menerbitkan rekomendasi pembayaran uang jasa dan insentif para tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RUD) Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi.
“Uang jasa dan insentif ini adalah hak para nakes yang tidak boleh diabaikan. Kami meminta dengan tegas agar Gubernur Sherly tidak lagi menahan rekomendasi pembayaran, sehingga tenaga kesehatan tidak perlu menunggu dalam ketidakpastian,” tegas Sadam.
Ia menambahkan, para tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hak‑hak mereka ini wajib mendapat perhatian serius dari pemprov.
“Masalah ini berkaitan dengan hak dasar nakes yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gubernur Sherly tidak boleh menutup mata atau melepaskan tanggung jawab, karena tunggakan uang jasa dan insentif ini sudah ada sejak sebelum masa jabatan beliau dimulai,” jelasnya.
HCW juga mendesak Dinas Kesehatan Maluku Utara selaku instansi penanggung jawab hak‑hak tenaga kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur guna menyelesaikan tunggakan tersebut.
“Dinas Kesehatan Maluku Utara tidak boleh berdiam diri hanya karena enggan berkomunikasi dengan Gubernur terkait penerbitan rekomendasi pembayaran uang jasa dan insentif para nakes,” pungkas Sadam.
Tinggalkan Balasan