Daruba — Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Pulau Morotai bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang diagendakan Rabu, 4 November 2026, resmi ditunda lantaran Kepala Dinas PUPR tidak hadir dalam sidang tersebut.
RDP ini disiapkan guna meminta penjelasan terkait persoalan pembangunan infrastruktur jalan yang memicu aksi pemblokiran jalan oleh warga Desa Sabatai dan Desa Sabala. Masyarakat mempertanyakan alasan pembangunan jalan baru dilaksanakan di Desa Pandanga dan Desa Juanga, sementara wilayah mereka yang juga tercantum dalam perencanaan belum mendapat realisasi.
Sekretaris DPRD menjelaskan ketidakhadiran Kadis PUPR dikarenakan pejabat tersebut sedang bertugas di luar daerah.
Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) DPRD Pulau Morotai, Moh. Akbar Mangoda, menyayangkan ketidakhadiran pimpinan dinas teknis tersebut. Menurutnya, pemanggilan melalui forum RDP adalah jalur kelembagaan yang disiapkan DPRD untuk mendapatkan kejelasan resmi sekaligus mencari solusi atas keresahan warga.
“Langkah DPRD ini merupakan upaya meminta penjelasan langsung dari dinas teknis, agar persoalan yang memicu kemarahan masyarakat Desa Sabatai dan Sabala tidak semakin berlarut‑larut,” ujar Akbar.
Ia berharap apabila Kadis PUPR benar‑benar berhalangan hadir karena tugas luar daerah, paling tidak pihak dinas dapat menugaskan Sekretaris Dinas atau kepala bidang terkait untuk mewakili dan menyampaikan penjelasan sesuai inti permasalahan.
Akbar juga memperingatkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik saling tuduh antar‑lembaga. Pemerintah daerah seharusnya hadir memberikan kepastian dan menjawab keresahan masyarakat, bukan membiarkan masalah menggantung tanpa kejelasan.
“Persoalan ini tidak perlu dijadikan ruang untuk saling menyalahkan. Semestinya pemerintah hadir menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Jangan sampai kemarahan warga justru dijadikan bola panas untuk mencari pembenaran antar‑lembaga,” tegasnya.
Ia menegaskan penyelesaian masalah ini membutuhkan keterbukaan, koordinasi, dan tanggung jawab penuh pemerintah daerah agar masyarakat Sabatai‑Sabala mendapatkan kepastian terkait perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayah mereka.
Tinggalkan Balasan