Ternate – Penanganan perkara dugaan penjualan 90 ribu metrik ton bijih nikel yang menyeret PT Wana Kencana Mineral (PT WKM) masih tersendat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, padahal penyidikan telah berjalan sejak awal tahun 2025.
Hingga kini, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan memanggil ahli untuk mendalami kasus tersebut, namun belum ada titik terang penyelesaian. Di tengah mandeknya penanganan perkara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman justru menjalin kemitraan dengan PT WKM. Perjanjian kerja sama berupa nota kesepahaman (MoU) ditandatangani pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersama 25 perusahaan sektor ekstraktif lain di lingkungan Pendopo Mapolda Maluku Utara.
Kemitraan tersebut mencakup pemberian beasiswa bagi putra‑putri daerah serta pembangunan 203 unit rumah dinas bagi personel kepolisian. Langkah ini pun memunculkan kekhawatiran publik terkait batas kerja sama korporasi dengan independensi penegakan hukum, terlebih perusahaan tersebut masih menjadi pihak yang terkait kasus yang sedang ditangani Polda Maluku Utara.
Koordinator Aktivis Malut Anti Korupsi (AMAK‑MALUT) Mukaram meminta Kapolda Maluku Utara tidak menyembunyikan diri di balik narasi bantuan pendidikan dan fasilitas personel. Menurutnya, inti masalah bukanlah manfaat program yang ditawarkan perusahaan, melainkan risiko benturan kepentingan antara pihak yang sedang diselidiki dengan lembaga yang memegang kewenangan penyidikan.
“Penandatanganan MoU dengan korporasi yang sedang dalam proses penyidikan sangat tidak wajar. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat adanya pertukaran kepentingan antara korporasi dan institusi kepolisian,” tegas Mukaram.
Ia menegaskan belum ada bukti terjadinya transaksi tertentu, namun kemitraan semacam itu wajib disertai transparansi dan pengawasan ketat. Khususnya kontribusi pembangunan ratusan unit rumah dinas yang berpotensi menciptakan kedekatan kelembagaan dan memengaruhi objektivitas tim penyidik.
“Jika kontribusi korporasi memenuhi kebutuhan utama lembaga kepolisian, Kapolda wajib menjaga agar tidak ada benturan kepentingan. Jangan sampai kebutuhan fasilitas personel justru mengaburkan batas independensi penegakan hukum,” ujarnya.
Sebagai informasi, kasus 90 ribu ton bijih nikel ini bukanlah persoalan kecil. Material tersebut awalnya milik PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT), lalu menjadi aset negara melalui proses penyitaan dan diserahkan kepada pemerintah daerah. Persoalan ini berkaitan dengan kepastian hukum, penguasaan aset negara, dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam.
Belum adanya perkembangan jelas dalam penyidikan semakin mendesak masyarakat untuk mempertanyakan kinerja tim penyidik. Mukaram menambahkan, independensi kepolisian tidak cukup hanya dibuktikan dengan semboyan Presisi atau banyaknya mitra korporasi. Bukti utamanya adalah keberanian penyidik menuntaskan perkara tanpa tekanan atau kompromi dari pihak manapun.
Atas hal itu, AMAK‑MALUT mendesak Kapolda Arif Budiman segera mengevaluasi penanganan kasus bijih nikel tersebut, serta memerintahkan Ditreskrimum untuk mengembangkan penyidikan dan menyampaikan perkembangannya secara terbuka kepada publik.
“Jangan sampai publik mengasumsikan MoU dengan PT WKM sebagai pintu masuk pertukaran kepentingan atau ruang kompromi. Ditreskrimum harus bertindak tegas, segera kembangkan perkara dan sampaikan perkembangannya secara transparan,” tandas Mukaram.
Tinggalkan Balasan