Ternate – Tani Merdeka (TM), Provinsi Maluku Utara (Malut) resmi di Lantik, pelantikan yang bertempat di Balai Room Royal Resto tersebut, sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan kepengurusan anggota DPD 10 Kabupaten/Kota se-Malut. Pelantikan digelar pada Sabtu (22/11).
Pantauan media ini seusai pelantikan, organisasi tersebut langsung bergerak cepat menyusun agenda strategis, mulai dari pembentukan struktur hingga penanganan berbagai persoalan pertanian, perikanan, peternakan, dan lingkungan.
Ketua DPW TMI Malut, Mislan Syarif, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat Malut. Karena dengan dukungan masyarakat sehingga organisasi ini dapat terbentuk, dan sampai pada titik pelantikan pengurus DPW serta pengukuhan kepengurusan anggota DPD se-Malut.
“Ucapan terima kasih dan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Malut, yang telah mendukung terbentuknya Tani Merdeka Provinsi Maluku Utara, serta dikukuhkannya pengurus dan anggota TM di 10 Kabupaten/Kota,” pungkas Mislan.
Mislan, juga mengaku bahwa pihaknya telah menerima instruksi dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk segera merampungkan kepengurusan di seluruh kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
“Kami juga diperintahkan mulai besok wajib membentuk kepengurusan secara lengkap hingga tingkat desa,” ujarnya.
Diketahui usai pelantikan dan pengukuhan pengurus, DPW TM Malut langsung menggelar Rapat kerja (Raker) internal, yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan program perdana yakni penanaman awal sebagai simbol dimulainya gerakan Tani Merdeka di Malut.
“Jadi setelah pelantikan kami tidak lagi menunggu hari esok, melainkan hari ini langsung kami gelar Raker, yang kemudian kami lanjutkan dengan kunjungan pada dua titik di Kota Ternate yakni, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat dan Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, sebagai bentuk komitmen awal kami dalam menjalani program perdana,” beber, Mislan.
Lebih lanjut, Mislan menegaskan bahwa langkah awal organisasi ialah memetakan akar masalah yang dialami petani, peternak, dan nelayan di seluruh wilayah Maluku Utara.
“Terlabih dahulu kami akan mengidentifikasi dari mana akar permasalahan, yang membuat petani, peternak dan nelayan tidak mampu mengemban usaha mereka. Hal ini dilakukan agar nantinya tindakan yang di ambil tepat sasaran,” ungkap Mislan.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka, Don Muzakir mengatakan bahwa, perumusan program akan memperhatikan karakteristik kepulauan khususnya di Maluku Utara, terutama perbedaan komoditas unggulan setiap daerah.
“Misalkan di Halmahera Utara punya kelapa, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Sula, Taliabu, dan Morotai hingga Batang Dua memiliki komoditas unggulan apa, itu yang kemudian menjadi fokus kita. Sehingga kita tidak bisa hanya fokus pada satu daerah saja,” terang Don.
Don, menegaskan masalah pupuk subsidi ini juga menjadi perhatian utama pihaknya, mengingat masih sering ditemukan penyimpangan harga di lapangan. Sehingga hal ini menjadi bahan untuk melakukan peninjauan.
“Harga pupuk sudah diturunkan 20 persen, akan tetapi masih banyak persoalan yang terjadi di lapangan terutama penyimpangan harga. Olehnya itu perlu adanya pengawalan secara intensif, sehingga tidak ada lagi oknum pedagang yang dengan sengaja main harga yang akhirnya merugikan para petani mita,” tegas Don.
Selain itu Don, juga menargetkan kerja sama dan atau MoU dengan Bulog, untuk memastikan penyerapan hasil panen seperti jagung dan gabah, agar petani tidak dirugikan secara sepihak.
Sementara dibidang advokasi, Don Muzakir, menegaskan komitmennya untuk menindak perusahaan yang mencemari lingkungan atau merusak lahan pertanian.
“Kalau ada perusahaan tambang atau perusahaan lain yang mencemari lingkungan, harus ditindak. Ketika ada laporan, kita siap sampaikan ke kementerian,” ujarnya.
Hal ini kemudian Don, mencontohkan kasus di Gorontalo, di mana perusahaan ilegal menyerobot lahan dan melakukan pencemaran yang merugikan petani. Kasus serupa, menurutnya, harus menjadi perhatian serius, termasuk memastikan perusahaan memiliki AMDAL dan sistem pengelolaan limbah yang benar.
Don, juga menegaskan kebijakan pemerintah pusat yang melarang alih fungsi lahan pertanian. “Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM sudah sepakat bahwa lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan atau dirusak. Ini untuk mencegah gagal panen dan kerugian petani,” jelasnya.
Tani Merdeka juga memberikan perhatian pada kualitas irigasi yang dinilai masih kurang optimal di banyak desa. Pemerintahan Prabowo disebut telah menyiapkan program besar perbaikan irigasi pada tahun mendatang. “Kita harus tahu persoalan irigasi di lapangan. Kalau kurang memadai, harus diperbaiki,” katanya.
Dalam setiap kasus yang menyangkut kepentingan petani, DPW menegaskan siap memberikan pendampingan hukum. “Kita lakukan dialog dulu. Kalau tidak ada titik temu, kita ambil langkah hukum. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan