Tobelo – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut), membangun jalan Trans Kie Raha tahun 2026 ini, telah meninggalkan luka dan duka ditengah masyarakat Malut, khususnya masyarakat Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut).
Pasalnya kondisi jalan dan jembatan di Kecamatan Loloda Utara ini bisa dibilang sangat memprihatikan, hingga cukup membuat sulit masyarakat dalam setiap kali berurusan di Tobelo Ibu Kota Kabupaten Halut.
Hal ini dapat dibuktikan dengan tragedi duka yang merenggut nyawa seorang guru Sekolah Dasar (SD) Desa Ngajam, Kecamatan Loloda Utara. Dimana guru tersebut mengalami sakit diare dan dirujuk ke RSUD Tobelo, pada Rabu, 10 Desember 2025 kemarin.
Namun ditengah perjalanan sang pahlawan tanpa tanda jasa ini harus menghembuskan nafas terakhirnya, karena mobil yang ditumpangi tidak bisa melaju akibat kondisi jalan yang rusak, ditambah lagi harus menyebrangi sungai tanpa jembatan. Ini merupakan tragedi yang cukup memilukan, terutama keluarga almarhumah tentu hati mereka teriris bak disayat sembilu.
Lalu bagaimana Gubernur Malut dengan ambisi politiknya merancang pembangunan jalan Trans Kie Raha, yang menguras anggaran puluhan miliar rupiah. Sementara jalan dan jembatan di Loloda Utara sudah rusak total, hingga sering kali menelan korban nyawa dan menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan kerabat.
Dengan kondisi seperti ini haruskah Gubernur Malut dengan ego politiknya terus mempertahankan kebijakannya, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat yang begitu urgen. Tentu ini harus dipertimbangkan kembali, sebab ini bukan hanya soal jalan atau jembatan, tapi soal nyawa manusia yang perlu di perhatikan.
Bagaimanapun Loloda Utara adalah bagian dari Provinsi Maluku Utara, maka kejadian ini sewajarnya menjadi tanggung jawab moril pemerintah di Provinsi, yang konon katanya Provinsi terbahagia di Indonesia tersebut.
Pemprov harus bertanggung jawab, jangn terus bersembunyi dibalik gelar Provinsi terbahagia di Indonesia, tapi kenyataannya masyarakat selalu menjadi korban dalam setiap kebijakan pemerintah.
Tinggalkan Balasan