Ternate – Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) BADKO HMI Maluku Utara (Malut), mengeluarkan kritik fundamental terhadap visi pembangunan infrastruktur darat yang digenjot Gubernur Sherly Tjoanda. Proyek Trans Kie Raha dinilai berisiko menjebak Malut dalam “bias daratan” (land-based bias) yang mengabaikan jati diri daerah sebagai provinsi kepulauan.
Kabid PTKP Badko Malut, Supriadi R. Hambali, kepada media ini Rabu (7/1) menegaskan bahwa pembangunan jalan sejauh puluhan kilometer di Halmahera, harus dikaji ulang menggunakan kacamata Ekonomi Kelautan, bukan sekadar meniru model pembangunan kontinental yang tidak relevan dengan struktur geografis Maluku Utara.
Ia juga menilai proyek Trans Kie Raha, seolah-olah menjadi pengakuan tidak langsung atas kegagalan pemerintah dalam mengelola transportasi laut.
“Maluku Utara adalah 70% laut. Memaksakan logistik melalui darat dengan biaya konstruksi dan pemeliharaan jalan yang fantastis di medan berat Halmahera adalah kemunduran berpikir. Seharusnya, konektivitas laut (tol laut lokal) yang diperkuat, bukan justru membelah hutan demi memanjakan truk industri,” pungkas Adi sapaan akrab Supriadi R. Hambali.
Lanjut, Adi, berkaitan dengan ini maka Badko HMI Malut, mendesak pemerintah untuk melakukan revisi rencana induk dengan memasukkan poin-poin strategis berikut:
1. Hilirisasi Perikanan, Bukan Hanya Tambang. Jalan Trans Kie Raha harus terkoneksi langsung dengan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Tanpa integrasi ini, jalan tersebut hanya akan menguntungkan sektor ekstraktif (tambang) dan mematikan potensi ekonomi nelayan di pesisir Timur dan Tengah Halmahera.
2. Paradigma Ekonomi Kepulauan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan provinsi di laut, pembangunan harusnya berbasis pada keterhubungan antarpulau.
Adi, juga mengingatkan kepada Pemprov Malut bahwa biaya pemeliharaan jalan di daerah vulkanik dan tropis sangat mahal. Olehnya itu investasi pada armada kapal logistik jauh lebih efisien secara ekonomi jangka panjang bagi Malut.
“Jika Gubernur terus mengabaikan kajian ekonomi kelautan, maka kami pastikan proyeksi terjadinya disparitas ekonomi yang kian lebar akan dialami masyarakat Malut kedepan,” ujar Adi.
Lebih lanjut, Adi menjelaskan ketimpangan ekonomi masyarakat yang akan terjadi jika Gubernur Malut, memaksakan diri untuk tetap menjalankan proyek Trans Kie Raha. Ketimpangan ini diantaranya yakni;
1. Ketimpangan Pesisir-Pedalaman. Desa-desa pesisir yang tidak dilewati jalur Trans Kie Raha akan semakin terisolasi dan tertinggal secara ekonomi karena anggaran daerah tersedot habis untuk proyek aspal di daratan.
2. Ancaman Ekosistem Pesisir. Aliran sedimen akibat pembukaan lahan jalan di pegunungan berisiko merusak terumbu karang di pesisir Halmahera, yang merupakan modal utama ekonomi kelautan masa depan Maluku Utara.
“Kami menuntut Gubernur untuk segera mempresentasikan Kajian Tekno-Ekonomi yang membandingkan efisiensi Trans Kie Raha dengan optimalisasi armada laut. Jangan sampai kita membangun jalan mewah, tapi rakyat nelayan kita tidak bisa membeli BBM kapal karena anggaran daerah habis untuk menambal longsor di jalur Trans tersebut,” tutup Adi.
Tinggalkan Balasan