Oleh: Kabid kemaritiman HMI cabang Ternate
Maluku Utara merupakan daerah kepulauan, di mana hampir seluruh akses transportasi dan aktivitas perjalanan masyarakat bergantung pada jalur laut. Laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan penghubung utama antar pulau dan nadi kehidupan sehari-hari. Karena itu, keselamatan pelayaran seharusnya menjadi prioritas utama dalam tata kelola wilayah kepulauan.
Namun dalam beberapa pekan terakhir, kecelakaan laut kembali terjadi bukan semata karena faktor cuaca, melainkan akibat kapal dan speedboat yang sudah tidak layak operasi tetapi tetap diberangkatkan. Ketika alat transportasi laut yang tidak memenuhi standar keselamatan diizinkan berlayar, maka risiko kecelakaan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.
Saat ini, pos SAR memang sudah tersedia di beberapa wilayah utama seperti Ternate, Morotai, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Namun persoalannya bukan hanya soal keberadaan, melainkan jangkauan layanan dan kecepatan respon. Dengan kondisi wilayah yang tersebar dan akses laut yang berjauhan, waktu tempuh menuju lokasi kecelakaan sering kali memakan waktu lama.
Kasus tenggelamnya speedboat di Halmahera Selatan menjadi gambaran nyata. Meskipun berada di wilayah yang memiliki pos SAR, respon penyelamatan tetap terlambat karena lokasi kejadian jauh dari pusat layanan. Dalam situasi darurat di laut, keterlambatan beberapa jam saja dapat berujung pada hilangnya nyawa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pos SAR di Maluku Utara masih perlu diperkuat, khususnya di wilayah-wilayah dengan akses yang berjauhan dan tingkat kerawanan tinggi. Penambahan pos atau unit siaga SAR di pulau-pulau strategis akan memangkas waktu tempuh dan meningkatkan peluang penyelamatan.
Di daerah kepulauan, waktu adalah faktor penentu hidup dan mati. Karena itu, kehadiran SAR harus semakin dekat dengan masyarakat pesisir, bukan terpusat jauh dari titik rawan kecelakaan. Penambahan pos SAR di wilayah terpencil bukan pemborosan anggaran, melainkan investasi keselamatan.
Kecelakaan laut di Maluku Utara seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh: mulai dari kelayakan kapal, pengawasan pelayaran, hingga kesiapsiagaan penyelamatan. Laut adalah nadi kehidupan masyarakat kepulauan dan negara wajib memastikan setiap perjalanan laut tidak berubah menjadi pertaruhan nyawa.
Tinggalkan Balasan