Oleh: Ikrar Muhammad
Kabid Kemaritiman HMI Cabang Ternate
Indonesia negara kepulauan yang ditaburi pula-pulau. Laut bukan pemisah, melainkan penghubung peradaban ruang hidup, jalur sejarah, sekaligus simpul pertemuan dunia. Dari jalur rempah hingga lintasan perdagangan global hari ini, laut Indonesia telah lama menjadi ruang strategis dunia. Tak berlebihan jika Indonesia kerap dielu-elukan sebagai negeri eksotis dunia dan titik temu peradaban global. Namun problemnya, narasi besar itu terlalu sering berhenti sebagai kebanggaan simbolik: indah di pidato, laku di pariwisata, tetapi miskin keberpihakan dalam kebijakan. Ketika negara menyebut dirinya maritim, laut justru lebih sering dijadikan komoditas dan slogan, bukan fondasi cara berpikir dan bertindak.
Dalam konstruksi besar itu, Maluku Utara bukan wilayah pinggiran, melainkan pusat sejarah maritim dunia. Laut adalah ruang perjumpaan global tempat peradaban bernegosiasi, berebut pengaruh, dan membentuk sejarah dunia. Identitas Maluku Utara sejak lahir adalah identitas bahari, bukan daratan, bukan kontinental, dan jelas bukan identitas birokratis yang kaku. Namun hari ini, identitas itu direduksi oleh kekuasaan yang melihat laut hanya sebagai batas wilayah, bukan sebagai pusat kehidupan.
Laut Maluku Utara diperlakukan seolah hanya pelengkap peta administrasi, bukan ruang hidup rakyat. Jalur pelayaran dibiarkan rawan, standar keselamatan diabaikan, dan kecelakaan laut terus berulang tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Setiap korban jiwa cukup ditutup dengan doa dan belasungkawa, seakan tragedi di laut adalah takdir alam, bukan akibat kelalaian kebijakan. Negara dan pemerintah daerah absen dalam tanggung jawab politiknya, sementara nyawa rakyat kepulauan terus dipertaruhkan. Kematian di laut seolah menjadi peristiwa biasa sebuah normalisasi tragedi yang memalukan.
Padahal bagi masyarakat Maluku Utara, laut bukan sekadar sarana transportasi. Laut adalah jalan raya utama, ruang ekonomi, ruang pendidikan, dan ruang sosial. Mengabaikan keselamatan laut sama artinya dengan mengabaikan hak hidup rakyat kepulauan. Ini bukan lagi soal teknis perhubungan atau cuaca buruk, melainkan soal keberpihakan: negara berpihak pada siapa, dan pembangunan ditujukan untuk siapa.
Karena itu, pemimpin Maluku Utara wajib memahami laut dan jalur pelayaran. Tidak cukup hanya mengandalkan laporan di atas meja, peta digital, atau data statistik. Ia harus memahami realitas geografis kepulauan, sejarah maritim, dan kehidupan sosial masyarakat pesisir. Pemimpin yang buta laut adalah pemimpin yang tercerabut dari realitas rakyatnya sendiri. Bahkan harus ditegaskan secara terbuka: pemimpin yang tidak memahami geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan, secara moral dan intelektual tidak layak memimpin Maluku Utara.
Kepemimpinan kepulauan tidak bisa dijalankan dengan logika daratan. Ketika kebijakan, anggaran, dan prioritas pembangunan lebih banyak tersedot ke wilayah darat, ketimpangan menjadi keniscayaan. Lebih buruk lagi, keselamatan rakyat di laut terus dikorbankan atas nama pembangunan yang semu. Ini bukan sekadar kegagalan teknokrasi, tetapi kegagalan cara berpikir, keberanian politik, dan empati kekuasaan.
Di titik inilah refleksi 79 tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemukan urgensinya. HMI tidak dilahirkan untuk menjadi aksesoris kekuasaan, tetapi sebagai kekuatan moral yang menggugat ketidakadilan. Di usia ke-79, HMI sedang diuji: tetap berdiri sebagai penjaga nurani publik, atau larut dalam kenyamanan relasi dengan elite yang justru melanggengkan masalah.
Kader HMI di Maluku Utara harus berdiri di garis depan, menyuarakan bahwa laut adalah masa depan, bukan sisa pembangunan. Bahwa keselamatan pelayaran adalah hak rakyat, bukan bonus kebijakan. Dan bahwa kepemimpinan yang abai terhadap realitas maritim adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah, identitas, dan masa depan Maluku Utara.
HMI lahir dari kesadaran zaman. Maka hari ini, kesadaran itu harus menjelma menjadi sikap politik dan moral: melawan kepemimpinan yang buta laut, menggugat kebijakan yang darat sentris, dan memperjuangkan Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang berdaulat, aman, dan bermartabat.
Tinggalkan Balasan