Ternate – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate mendesak Pemerintah Kota Ternate dan Kepolisian Resor Ternate mengambil langkah tegas serta menyelidiki dugaan praktik mafia BBM yang diduga menjadi penyebab kelangkaan Pertalite di wilayah tersebut. Desakan ini disampaikan dalam aksi penyampaian aspirasi yang digelar di lingkungan Bandara Babullah, Kota Ternate, pada Senin, 15 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Maluku Utara.
Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Yusril Buang, menilai hilangnya stok Pertalite secara tiba-tiba di sejumlah titik pengecer dan jalur distribusi tidak logis dan patut dicurigai. Menurutnya, hanya dalam kurun waktu sekitar 12 jam setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis non-subsidi mulai pukul 00.00 WIT, masyarakat sudah mendapati kesulitan mendapatkan Pertalite pada pagi harinya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait tata cara penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi.
“Hal ini tidak masuk akal. Saat harga BBM non-subsidi naik, justru stok Pertalite menghilang secara mendadak. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada pihak tertentu yang sengaja mengatur distribusi untuk meraup keuntungan sepihak dari situasi ini,” tegasnya.
HMI menegaskan bahwa kelangkaan Pertalite berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Keterbatasan akses terhadap BBM bersubsidi memaksa sebagian warga beralih ke Pertamax yang harganya lebih mahal. Akibatnya, biaya transportasi dan pengiriman barang meningkat, yang berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar. Padahal, secara kebijakan resmi, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar belum mengalami perubahan.
Kondisi ini, menurut HMI, menunjukkan adanya kelemahan serius dalam rantai pasokan BBM di Kota Ternate. Organisasi mahasiswa itu menduga terdapat rekayasa yang melibatkan oknum tertentu di sepanjang jalur penyaluran, mulai dari tingkat penyalur utama hingga pengecer. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diminta melakukan penelusuran secara menyeluruh.
“Dugaan adanya permainan dalam distribusi BBM tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah Kota dan Polres Ternate harus bersungguh-sungguh membongkar jaringan yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh BBM bersubsidi,” lanjut Yusril.
Menanggapi desakan tersebut, Kapolres Ternate menyatakan pihaknya telah membentuk tim khusus guna mengawasi dan memantau jalannya distribusi BBM di wilayah hukumnya. Ia meminta masyarakat memberi kesempatan kepada aparat untuk bekerja secara profesional dalam mengumpulkan data dan bukti di lapangan.
“Tim pengawasan sudah dibentuk dan sedang menjalankan tugasnya. Kami akan menyampaikan hasil penanganan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyampaikan bahwa Pemkot juga akan membentuk tim pemantau tersendiri. Langkah ini ditempuh untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami akan turunkan tim untuk memantau kondisi pasar dan aktivitas perdagangan, agar harga barang tetap terjaga dan tidak memberatkan warga,” kata Rizal.
Di akhir aksi, Yusril menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah akhir dari pengawalan. HMI berkomitmen terus memantau perkembangan penanganan kelangkaan BBM dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Aksi hari ini adalah langkah awal. Jika tidak ada tindakan nyata dan hasil yang jelas, kami akan melanjutkan perjuangan ini dengan kekuatan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Kegiatan diakhiri dengan konferensi pers bersama antara jajaran HMI Cabang Ternate, perwakilan Pemkot Ternate, dan Kapolres Ternate. Dalam kesempatan itu, HMI kembali membacakan Tujuh Tuntutan Rakyat Maluku Utara sebagai bentuk komitmen memperjuangkan berbagai persoalan yang masih membebani kehidupan masyarakat setempat.
Tinggalkan Balasan