Ternate — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menegaskan kesiapannya mengerahkan 500 kader yang berasal dari 19 komisariat di wilayah kerjanya. Pengerahan ini bertujuan mengawal dan memperjuangkan tujuh tuntutan rakyat Maluku Utara, sebagai wujud tanggung jawab moral dan sejarah mahasiswa sebagai kekuatan pengawas sosial dalam merespons berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Ternate, Yusril J. Todoku, dalam pernyataan resminya pada Minggu (14/6). Menurutnya, aksi unjuk rasa yang diagendakan digelar pada Senin besok merupakan bagian dari tanggung jawab moral kader HMI untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Aksi ini kami gelar semata-mata untuk menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya di Maluku Utara. Kita ketahui daerah ini termasuk salah satu penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun sebagian besar warganya masih hidup dalam kesulitan,” tegas Yusril.
Ia menjelaskan bahwa meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Maluku Utara menghadapi sejumlah persoalan mendesak: harga bahan bakar minyak yang tinggi, mahalnya kebutuhan pokok, ketimpangan alokasi keuangan daerah, lemahnya penegakan hukum, serta ancaman terhadap ruang hidup dan kelestarian lingkungan. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlangsung seolah-olah merupakan hal yang wajar.
“Karena itu, aksi ini menjadi peringatan terbuka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate, Kepolisian Daerah Maluku Utara, dan Kepolisian Resor Ternate agar segera mengambil langkah nyata dan terukur atas tuntutan yang kami sampaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan tujuh poin tuntutan yang diperjuangkan: membongkar praktik persekongkolan terkait bahan bakar minyak, meringankan beban ekonomi masyarakat, mewujudkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam, memperkuat penegakan hukum, menyelesaikan kasus hukum yang menjadi perhatian publik, melindungi lingkungan hidup, serta menghentikan kebijakan dan rencana investasi yang berpotensi merugikan rakyat dan merusak ekosistem.
“Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersatu padu mengawal perjuangan ini demi masa depan Maluku Utara yang lebih adil dan sejahtera,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan