Labuha – Suasana Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kembali bergolak. Konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara warga dan Pemerintah Desa, kini memasuki fase paling kritis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini Rabu (10/12), konflik ini berawal dari ketidakterbukaan Pemerintah Desa terhadap masyarakat, atas pengelolaan Dana Dena (DD) dan Alokasikan Dana Desa (ADD) Desa Saketa, yang kemudian memicu amara warga hingga puncaknya 600 Kepala Keluarga (KK) resmi membubuhkan tanda tangan petisi Eksodus.
Petisi untuk pindah domisili massal ke Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), ini merupakan puncak kemarahan warga yang selama ini menahan sabar atas tindak pemerintah desa tersebut. Langkah ekstrem inipun akan mereka tempuh jika Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), tetap bungkam dan tidak menuntaskan dugaan penyalahgunaan dana desa dimaksud.
Aroma busuk yang keluar dari kantor desa ini mulai tercium warga sejak akhir Agustus 2025. Dugaan penyimpangan DD dan ADD periode 2023–2025 menyeruak setelah warga tidak pernah melihat laporan pertanggung jawaban yang transparan, padahal sudah berulang kali mereka meminta penjelasan, tetapi tak pernah dijawab.
“Desa ini bukan milik pribadi. Kami hanya minta kejelasan kemana uang DD dan ADD itu pergi, hingga tidak nampak sama sekali,” ujar seorang warga dengan nada tinggi saat aksi pertama digelar.
Titik balik terjadi ketika warga memalang kantor desa, dan menghentikan seluruh pelayanan administrasi. Palang itu menjadi simbol kemarahan dan kekecewaan, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, begitu kantor desa dipalang wargapun bersumpah tidak akan membukanya, sampai audit dilakukan secara terbuka.
Hal ini pun kemudian ditanggapi Pemerintah Halsel, dimana saat itu Komisi I DPRD dan DPMD Halsel, tepat pada 27 September 2025 turun langsung ke lokasi dan berjanji akan memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit secara menyeluruh.
Hadirnya Komisi I DPRD dan DPMD Halsel ini pun, membuka sedikit ruang kepercayaan warga saketa saat itu. Dimana kemudian warga dengan suka rela membuka palang kantor, dan menitipkan kepercayaan mereka kepada dua instansi pemerintah tersebut.
Lagi-lagi kepercayaan kecil itu tidak bertahan lama. Audit Berujung Skandal, yang mana warga berhasil bongkar dugaan pertemuan khusu atau Lobi Gelap, antara pemerintah desa dan tim audit Inspektorat yang datang ke Saketa saat itu. Harapan warga sempat tumbuh. Namun kembali pupus saat mereka mengetahui bahwa audit dilakukan secara tertutup.
Keesokan harinya, warga makin murka setelah mendengar kabar adanya pertemuan malam hari antara auditor dan Kepala Desa. Pertemuan itu diduga untuk mengatur kesimpulan audit agar tidak membongkar penyimpangan.
Merasa dibohongi, warga mengusir tim audit dan menutup kembali kantor desa. Hingga kini, hasil audit tak pernah diumumkan. Seolah hilang di tengah perjalanan.
Aksi besar warga Saketa pun berlanjut di Labuha Ibu Kota Kabupaten Halsel, tepatnya di kantor Bupati dan kantor Inspektorat Halsel, pada 13 November 2025, dalam aksi itu warga menuding Pemerintah Kabupaten, sengaja melakukan pembiaran atas kasus dugaan penyalahgunaan DD dan ADD yang terjadi di desa mereka saat ini.
“Dana miliaran hilang tanpa jejak. Audit lenyap. Pemerintah diam. Ini bukan kelalaian ini pembiaran,” teriak Aldi, koordinator aksi kala itu, disambut sorakan massa.
Namun setelah berjam-jam menanti, Bupati Bassam Kasuba, tak kunjung turun menemui warga. Aksi pun berakhir tanpa jawaban, meninggalkan rasa kecewa yang dalam.
Tiga hari pasca aksi warga Saketa di Labuha, tepat 16 November 2025, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam kasuba datang ke Gane Barat, tetapi hanya untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan masjid di Desa Balitata. Kondisi ini kemudian membuat warga Saketa merasa dilecehkan oleh sang Bupati.
Desakan massa saat itu membuat Bupati akhirnya berdialog singkat dengan warga Saketa. Ia kembali berjanji, akan membuka hasil audit dan menindaklanjuti laporan hukum. Namun lagi-lagi janji kepala daerah ini, hanya meninggalkan nikmat surga telinga, karena janji tinggal janji dan tidak direalisasikan.
Dari janji ke janji mulai dari Komisi I DPRD, Inspektorat hingga Bupati Halsel, semuanya hanya dusta belaka karena hingga saat ini hasil audit Inspektorat tak kunjung kelihatan, bahkan sangsi untuk Kepala Desa serta langka hukum yang nyata tidak ada sama sekali.
Realita ketidak adilan ini pun memicu kemarahan warga hingga mencapai puncak kesabaran sebagai seorang manusia. Dari puncak kemarahan ini kemudian membuat 600 KK membubuhkan tanda tangan dalam petisi, sebagai bentuk perlawanan atas kekonyolan Pemda Halsel saat ini.
Petisi tersebut memberi sinyal kuat bahwa kemarahan warga, telah mencapai pada puncak normalnya kemarahan sebagai seorang manusia. Hal ini kemudian membuat 600 KK mengecam akan melakukan Eksodus, atau pindah domisili ke Kabupaten Halteng.
Salah satu tokoh masyarakat Saketa, yang enggan dipublis namanya dengan sigap menyatakan bahwa persoalan ini sudah melewati batas. Jika pemerintah tidak bisa menjamin keadilan dan transparansi, maka tidak ada lagi alasan untuk tetap tinggal di Halsel.
“Lebih baik kami pindah ke Halteng daripada hidup di daerah, yang melindungi tindak kejahatan terutama kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin desa,” tegasnya.
Sebanyak 600 KK kini telah menandatangani petisi pindah domisili, dimana petisi itu mengecam Pemda Halsel jika hingga akhir tahun 2025 ini, Audit tidak dibuka dan membiarkan penyimpangan ini terus berlanjut, hingga tidak diproses hukum Kepala Desa dan Camat tidak diberi sanksi tegas, maka krisis kepercayaan terbesar di era Bassam Kasuba, akan terjadi dalam tahun ini.
Di mata warga, pemerintah Halmahera Selatan, mulai dari Inspektorat, DPMD, DPRD, hingga Bupati Bassam Kasuba, dinilai gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
Konflik Saketa menjadi krisis kepercayaan terbesar, selama pemerintahan Bassam Kasuba dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi ratusan desa lain di Halmahera Selatan.
Tinggalkan Balasan