Jailolo – Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, menuai keluhan serius dari masyarakat sekitar. Proyek yang sedang berlangsung tersebut dinilai belum memperhatikan aspek teknis, keselamatan, maupun kelestarian lingkungan, lantaran material proyek sering berserakan di sepanjang badan jalan raya.
Kondisi ini diketahui telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada aktivitas warga serta para pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Saat musim kemarau, debu tebal yang berasal dari sisa material pembangunan beterbangan, mengganggu jarak pandang pengendara, dan masuk hingga ke pemukiman warga di sekitar lokasi proyek.
Sebaliknya, ketika curah hujan turun, permukaan jalan utama berubah menjadi licin dan berlumpur. Hal ini terjadi karena campuran tanah serta material proyek terbawa keluar dari area pembangunan oleh kendaraan operasional. Warga sangat khawatir kondisi jalan yang tidak terawat tersebut dapat memicu kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Keluhan tidak hanya datang dari warga lima desa yang berada di lingkar lokasi proyek, tetapi juga dari para pengguna jalan umum yang merasa dampak pembangunan semakin mengganggu kenyamanan dan keselamatan mereka. Masyarakat menilai, pihak pelaksana proyek belum menunjukkan upaya serius dalam menangani masalah yang timbul ini.
Menurut keterangan warga, laporan dan keluhan sebenarnya telah beberapa kali disampaikan kepada manajemen proyek. Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya penanganan yang maksimal di lapangan. Berbagai langkah seharusnya dapat dilakukan, seperti pembersihan jalan secara rutin, penyiraman area yang berdebu, maupun pengamanan tumpukan material agar tidak berserakan ke jalan raya.
“Setiap hari kami harus menghadapi debu tebal dan kondisi jalan yang sulit dilalui. Saat kemarau, debu sangat mengganggu pernapasan dan pandangan. Sementara saat hujan, kendaraan sering tergelincir karena jalan tertutup lumpur,” ungkap salah satu warga setempat.
Sorotan tajam juga disampaikan oleh praktisi hukum, M. Rifai Imam, SH. Menurutnya, pihak pelaksana proyek memiliki kewajiban mutlak untuk menerapkan standar keselamatan lingkungan dan keselamatan pengguna jalan selama proses pembangunan berlangsung.
Ia menegaskan bahwa proyek berskala besar tidak boleh hanya berfokus pada kecepatan penyelesaian bangunan fisik saja, melainkan juga harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar.
“Pihak pelaksana harus serius menangani persoalan ini. Jangan sampai pembangunan yang tujuannya untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat, justru menimbulkan keresahan sekaligus membahayakan keselamatan warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah serta instansi berwenang untuk turun langsung melakukan pengawasan terhadap aktivitas proyek. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai prosedur, peraturan yang berlaku, serta standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Masyarakat berharap pihak pelaksana proyek, PT Hutama Karya, segera mengambil langkah nyata dan konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa langkah yang diminta warga antara lain pembersihan material yang menumpuk di badan jalan, penyiraman rutin untuk menekan penyebaran debu, serta pengawasan ketat terhadap kendaraan proyek agar tidak membawa tanah atau lumpur keluar dari lokasi pembangunan.
Bagi masyarakat setempat, pembangunan fasilitas pendidikan memang merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Namun demikian, mereka menegaskan kembali bahwa proses pelaksanaannya pun wajib memperhatikan aspek keselamatan publik, kebersihan lingkungan, serta kenyamanan warga yang terdampak langsung oleh aktivitas proyek tersebut.
Sementara itu pihak pelaksana proyek SR, hingga berita ini dipublish belum merespon upaya konfirmasi awak media.
Tinggalkan Balasan