Sofifi – Ratusan sopir dam truk dan sopir truk lintas wilayah Halmahera, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi strategis, yaitu di depan Kantor Gubernur Maluku Utara, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, serta Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara, yang berpusat di Kota Tidore Kepulauan, Senin (11/5/2026).
Massa aksi merupakan gabungan dari sejumlah organisasi, meliputi Asosiasi Sopir Lintas Halmahera (ASLIH), Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara, Devisi Khusus Angkutan Barang / Organda Damtruk Sofifi, dan Asosiasi Sopir Lintas (ASL) Halmahera Utara. Mereka turun ke jalan untuk menuntut perhatian dan solusi nyata dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) terkait kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Bio Solar, yang belakangan ini melanda hampir seluruh wilayah provinsi.
Koordinator aksi dari KSL Malut, Dedi Sibo, menegaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan wujud kegelisahan mendalam para sopir. Sebagai tulang punggung distribusi kebutuhan pokok masyarakat, ketersediaan Bio Solar sangat menentukan kelancaran operasional mereka.
“Bio Solar adalah jantung pergerakan kami untuk melayani kebutuhan sembako dan barang kebutuhan masyarakat Malut. Namun belakangan ini, BBM bersubsidi tersebut sangat sulit ditemukan di mana-mana. Aksi ini kami gelar agar suara kami didengar,” ujar Dedi dengan tegas.
Pihaknya juga menyampaikan kekecewaan mendalam dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, Pemprov Malut seolah menutup mata dan telinga atas kesulitan yang dialami masyarakat, padahal keberadaan pemerintah sejatinya adalah untuk melayani publik.
“Sikap acuh tak acuh pemerintah sangat disayangkan. Seolah-olah kondisi daerah ini aman-aman saja, padahal kenyataannya tidak. Kami datang ke sini untuk menyadarkan Pemprov bahwa Maluku Utara sedang dalam masalah serius dan tidak baik-baik saja,” tegas Dedi.
Ia menuntut pemerintah bertindak sigap mengatasi persoalan ini. Lebih jauh, Dedi mendesak aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang diduga sengaja menimbun BBM bersubsidi. Praktik ini dinilai merugikan banyak pihak dan harus diseret ke ranah hukum agar memberikan efek jera.
“Jika ada pihak tertentu yang sengaja menimbun untuk keuntungan pribadi, mereka harus ditindak tegas. Jangan biarkan kepentingan umum dikorbankan demi keuntungan segelintir orang,” tambahnya.
Sementara itu, dalam pertemuan dengar pendapat dengan Wakil Gubernur Maluku Utara dan anggota DPRD Maluku Utara, Ketua ASLIH, Muh. Mojhir Haq Popa, menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi menginginkan janji manis atau pembicaraan yang berputar-putar. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum dan jaminan stabilitas pasokan BBM di seluruh 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara.
“Kami butuh aksi nyata dan tindakan tegas, bukan sekadar penjelasan yang tidak ada ujung pangkalnya. Kami tunggu langkah pasti Pemprov dan DPRD agar penyaluran BBM kembali lancar dan merata,” tandas Mojhir.
Ketua Organda Dam-Truk Sofifi, Iwan Abdurahman, juga menyampaikan kritik keras. Baginya, ketidakpedulian pemerintah atas persoalan kelangkaan BBM ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi, kerabat, dan kroni, dibandingkan kepentingan rakyat banyak.
“Di bawah kepemimpinan Sherly – Sarbin, Pemprov Maluku Utara terasa tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya memikirkan diri sendiri. Kelangkaan Bio Solar ini bukan masalah baru, melainkan sudah berlangsung lama. Diduga kuat ada permainan oknum yang menimbun lalu menjualnya ke perusahaan dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), namun hingga kini tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan,” ungkap Iwan dengan lugas.
Para massa aksi berjanji akan terus memantau langkah pemerintah dan mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar jika dalam waktu dekat tidak ada solusi konkret yang dihadirkan untuk mengatasi krisis BBM bersubsidi ini.
Tinggalkan Balasan