Ternate – Dalam kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang berlangsung di kantor Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Kamis (14/5), warga menyampaikan sejumlah aspirasi mencakup kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga perekonomian. Pertemuan berlangsung hangat, masyarakat secara terbuka menyampaikan masalah dan kebutuhan mendesak agar mendapat perhatian pemerintah daerah.
Di sektor kesehatan, RSUD Chasan Boesoirie jadi pusat pembahasan. Warga menyoroti perbedaan pelayanan untuk peserta BPJS Kesehatan dan pasien umum, warga berharap standar pelayanan lebih adil dan merata. Selain itu pelayanan apotek rumah sakit juga diminta lebih responsif, agar pasien tidak berlarut-larut dalam menunggu saat pengambilan obat melalui resep dokter.
Selain itu warga juga menyoroti kebijakan pelayanan karcis masuk bagi keluarga pasien. Warga minta kebijakan tersebut ditinjau ulang agar tidak memberatkan keluarga pasien, yang menunggu dan atau menjaga keluarga mereka yang sedang dirawat karena sakit.
Pendidikan juga jadi perhatian serius, warga khawatir adanya anak putus pendidikan akibat kurang mampu. Olehnya itu dalam reses tersebut warga meminta agar ada perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
Pemberian beasiswa dituntut harus tepat sasaran, diterima yang benar-benar butuh. Khusus pendidikan disabilitas, kurangnya guru ASN di SLB swasta dinilai turunkan kualitas belajar. Warga mendesak terbitnya Peraturan Daerah pendidikan khusus disabilitas sebagai payung hukum jamin hak pendidikan mereka.
Selanjutnya infrastruktur lingkungan tak luput dibahas: kondisi jalan dan saluran drainase RT 12 butuh perbaikan demi kenyamanan dan keamanan. Fasilitas umum seperti lapangan bola kaki juga diminta perhatian, jadi wadah pemuda berolahraga dan menyalurkan bakat.
Sementara untuk ekonomi, warga usulkan penyediaan instruktur bagi UKM, agar kualitas produksi meningkat dan produk lokal lebih berdaya saing. Di akhir, warga tegaskan pemerintah wajib hukumnya mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.
Menanggapi seluruh masukan, Anggota DPRD Malut Komisi IV, Jamrud H. Wahab, menyatakan mencatat lengkap seluruh poin dan berkomitmen perjuangkan hingga ke pemerintah provinsi . “Sebagai anggota Komisi IV, pendidikan dan kesehatan jadi prioritas utama saya. Masalah guru ASN SLB, Perda disabilitas, anak putus sekolah, hingga beasiswa tepat sasaran akan segera saya bahas dengan dinas terkait agar ada solusi nyata,” ujarnya .
Soal kesehatan, ia akan minta evaluasi pelayanan RSUD Chasan Boesoirie, termasuk aturan karcis masuk dan ketersediaan obat di apotek, agar standar pelayanan sama baik bagi pengguna BPJS maupun umum.
Terkait jalan, drainase, lapangan bola dan pendampingan UKM—meski sebagian ranah komisi lain—tetap dibawa ke rapat paripurna dan diusulkan masuk prioritas anggaran 2027, karena sejumlah aspirasi ini masuk dalam kebutuhan mendesak masyarakat .
“Pemerintah memang wajib utamakan rakyat, dan ini tugas saya: suara warga Tabona harus didengar dan ditindaklanjuti. Tidak ada isinya ‘orang dalam’, semua hak dan layanan harus berdasar kebutuhan dan kelayakan,” tegas politisi PAN ini.
Tinggalkan Balasan