Jailolo – Melanjutkan agenda reses masa persidangan II tahun sidang 2025–2026, Jamrud H. Wahab, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan Ternate–Halmahera Barat, kembali turun ke masyarakat. Kali ini, ia bertemu langsung dengan puluhan warga Desa Kedi, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, pada Minggu (17/5).
Kegiatan yang dipantau media ini berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Selain warga setempat, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda Desa Kedi, menjadikan forum ini wadah aspirasi yang lengkap dan mewakili berbagai lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, warga secara terbuka menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan mereka. Beragam usulan disampaikan, mulai dari peningkatan fasilitas serta sarana prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan, bantuan pembangunan rumah ibadah, pembangunan rumah dinas bagi tenaga pendidik, pembangunan talud penahan ombak guna melindungi wilayah pesisir, hingga pemasangan lampu penerangan jalan guna mendukung keamanan dan kenyamanan warga.
Dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan, ada satu hal yang menjadi perhatian utama dan harapan terbesar warga agar mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, yakni perbaikan jalan lintas Ibu–Loloda. Kondisi jalan tersebut kini diketahui rusak parah dan dinilai sangat mengganggu aktivitas serta keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi hal itu, Jamrud H. Wahab yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD Maluku Utara, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi jalan tersebut. Ia menegaskan bahwa kerusakan jalan yang cukup parah ini wajib menjadi perhatian serius pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Perlu dipahami bahwa klasifikasi jalan memiliki tingkatan tanggung jawab tersendiri. Ada jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, namun ada pula yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten. Apabila jalan lintas Ibu–Loloda ini masuk dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten, maka selaku wakil rakyat di tingkat provinsi, saya akan berupaya semaksimal mungkin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar perbaikan segera dilakukan,” ujar Jamrud dengan tegas.
Ia menambahkan, kondisi jalan yang rusak tersebut tentu memicu keprihatinan bagi siapa saja yang melihatnya, mengingat infrastruktur tersebut merupakan urat nadi ekonomi dan mobilitas warga sehari-hari. Kelancaran akses jalan sangat berkaitan erat dengan kenyamanan maupun keselamatan masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut.
“Kita semua pasti merasa prihatin melihat kondisi jalan lintas Ibu–Loloda saat ini. Memang, setiap tingkatan pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menyediakan pelayanan dasar berupa infrastruktur. Namun demikian, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus berupaya dan mendorong agar pemerintah yang berwenang segera memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur ini demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Jamrud menutup pertemuan.
Tinggalkan Balasan