Ternate – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menggelar rapat koordinasi gabungan jajaran pimpinan cabang dan komisariat. Pertemuan ini bertujuan mempererat ikatan silaturahmi sekaligus merumuskan sikap organisasi terhadap sejumlah isu strategis, baik yang berkembang di tingkat daerah maupun nasional.
Rapat yang berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026 malam ini, bertempat di Sekretariat KAHMI lantai dua, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. Pertemuan dihadiri puluhan ketua komisariat se-Cabang Ternate dan seluruh jajaran pengurus cabang, serta dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Yusril Buang.
Dalam arahannya, Yusril menegaskan peran vital HMI dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, khususnya kebijakan yang berdampak langsung bagi kepentingan rakyat. Ia mengingatkan, sudah saatnya HMI bangkit kembali ke jalan perjuangan sejati dan tidak lagi diam di tengah berbagai persoalan yang terjadi, agar organisasi ini tidak dinilai masyarakat telah “mati suri”.
Yusril menekankan kembali akar tujuan berdirinya HMI, yakni mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan derajat kehidupan rakyat, serta menegakkan nilai-nilai ajaran Islam. Merujuk pada Anggaran Dasar HMI, tujuan utama organisasi ini adalah melahirkan insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.
“Inti dari tujuan tersebut, baik dahulu maupun sekarang, tidak terlepas dari semangat perjuangan. Kami ada untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi umat dan bangsa, serta menentang segala bentuk kezaliman yang dilakukan pihak berkuasa, yang jelas-jelas merugikan rakyat dan negara,” tegas Yusril.
Sebagai hasil akhir pertemuan, seluruh peserta menyepakati enam poin sikap dan tuntutan resmi yang disampaikan kepada pemerintah, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Bagi HMI Cabang Ternate, poin-poin ini adalah representasi aspirasi masyarakat dan wajib mendapat tanggapan serius.
“Sebagai putra daerah dan anak bangsa yang memiliki kedudukan setara di mata hukum, kami sampaikan tuntutan ini mewakili suara masyarakat. Pemerintah wajib memberikan perhatian khusus. Jika diabaikan, kami siap melebarkan gerakan perlawanan hingga titik darah penghabisan,” tandas Yusril.
Berikut adalah enam poin tuntutan resmi yang dihasilkan:
1. Menolak kehadiran Kapolda Maluku Utara di Bumi Moloku Kie Raha.
2. Mengusut tuntas dan mengungkap aktor intelektual serta menangkap pelaku kasus pembunuhan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
3. Menolak keberadaan dan operasional PT. Oermat Geotermal.
4. Mengungkap jaringan serta menangkap pelaku kasus begal payudara yang meresahkan masyarakat Kota Ternate.
5. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap para pejuang dan pembela lingkungan hidup.
6. Menindak tegas dan menangkap pihak-pihak yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan hidup.
Tinggalkan Balasan